Implementasi undang-undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan implikasinya terhadap pengelolaan zakat profesi di Baznas Provinsi Sumut

摘要

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai penyempurna UU sebelumnya yaitu UU No. 38 Tahun 1999. Diharapkan akan memberikan implikasi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia. UU ini memberikan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan zakat terintegrasi menjadi satu kesatuan simtem terpadu. Pada gilirannya BAZNAS (BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Daerah) menjadi satu-satunya lembaga pemegang otoritas zakat, dan LAZ sebagai mitra dalam membantu BAZNAS, serta pengawasan pemerintah sebagai regulator. Maka akan semakin terarah untuk menggalang potensi zakat secara maksimal karena secara material menegaskan adanya pembiayaan oleh APBN dan APBD juga hak amil dalam pengelolaan zakat.udPenelitian bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah peran BAZNAS Provinsi Sumut dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat profesi. Bagaimana dampak penerapan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat profesi?. Serta Apa saja kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumut dalam mengimplementasikan UU tersebut terhadap pengelolaan zakat profesi?udPenelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Ini termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai gejala sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan karakteristik penelitian hukum empiris menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang diperoleh dari dokumen dan hasil wawancara dengan beberapa pengurus BAZNAS Provinsi Sumut.udHasil penelitian menunjukkan; Pertama, bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2011 dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat telah terlaksana sesuai amanat UU. Kedua, Dampak pelaksanaan UU tersebut belum maksimal, dibuktikan dengan jumlah penerimaan zakat profesi yang sangat minim. Sehingga penyaluran zakat hanya bisa dilakukan secara konsumtif. Hal ini terjadi karena kebijakan yang mewajibkan zakat profesi bagi PNS muslim masih didominasi oleh Kementrian Agama. Ketiga, Adapun kendala yang dihadapi BAZNAS Provinsi Sumut dalam mengimplementasikan UU zakat tersebut di antaranya adalah: (a) Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan. (b) Kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi yang membutuhkan dana banyak, (c) Tidak diaturnya sanksi bagi muzakki yang tidak membayar zakat. Dan yang paling berpengaruh adalah (d) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat/ pegawai khususnya tentang zakat profesi dan barzakat melalui suatu lembaga.