PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP IZIN PRODUKSI BATA MERAH DI DESA LEUWISEENG KECAMATAN PANYINGKIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA

摘要

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilakukan suatu pengawasan perizinan. Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka membentuk suatu peraturan yaitu Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka. Di Blok III Buniasih Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka terdapat suatu kegiatan yang berdampak penting terhadap kelestarian lingkungan hidup. Kegiatan tersebut adalah kegiatan produksi bata merah (lio bata). Produksi bata merah ini dilakukan di atas lahan pertanian. Namun karena beberapa pertimbangan materil lahan tersebut dialih fungsikan oleh pemiliknya menjadi lahan produksi bata merah. Produksi bata merah mulai dari pembuatan adukan bata sampai proses pembakaran dilakukan mulai dari pagi hari sampai sore hari bahkan ketika pembakaran berlangsung bisa sampai malam hari. Namun Lio Bata tersebut tidak mengantongi suatu izin apapun. Kemudian bagaimana peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap pengawasan izin produksi bata merah di Desa Leuwiseeng Kecamatan Panyingkiran yang berdampak kepada kenyamanan masyarakat di lingkungan sekitar lio bata tersebut? Dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap pengawasan lingkungan hidup dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup?udPenulis dalam melakukan penelitian, skripsi ini menggunakan metode Deskriptif analitis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.udMenurut Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka Bapak Dadang Setiawan, S. Sos., peran BPLH dalam pengawasan lingkungan hidup melakukan pengawasan secara teknis ke lapangan yang dilakukan oleh beberapa team kecil yang dibentuk oleh BPLH. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPLH di antaranya adalah pemeriksaan berkas administrasi secara berkala, ketaatan penanggung jawab pelaku usaha dan/atau kegiatan. Dari hasil penelitian ternyata terdapat permasalahan dalam pengawasan. Permasalahan itu terletak pada Sumber Daya Manusia atau Penegak Hukumnya. Perlu dibentuk Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka guna mengoptimalkan dan memaksimalkan pengawasan Lingkungan Hidup. Serta penempatan sumber daya manusia disesuaikan dengan kompetensi pada bidang lingkungan hidup.udKata Kunci : Pengawasan, Tanggungjawab, Pemerintah Daerah, Lingkungan