PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANGudTERKENA PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBATudKEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI KECAMATANudBANYURESMI KABUPATEN GARUT BERDASARKAN HUKUMudPOSITIF DI INDONESIA

摘要

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam,udsumber daya alam Indonesia berupa minyak bumi, timah, gas alam, nikel,udkayu, bauksit, tanah subur, batu bara, emas, dan perak dengan pembagianudlahan terdiri dari tanah pertanian. Sumber daya alam menurut sifatnyaudterbagi menjadi dua bagian yaitu sumber daya alam yang dapatuddiperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui.udKegiatan pertambangan yang berlokasi di Desa Cimareme KecamatanudBanyuresmi Kabupaten Garut merupakan suatu kegiatan yang dapatudmenimbulkan dampak terhadap lingkungan. Lokasi kegiatanudpertambangan pasir berdekatan dengan permukiman. Seiring dengan haludtersebut perlu dikaji dan diteliti mengenai perlindungan yang diberikanudoleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan dampakudakibat kegiatan pertambangan pasir terhadap masyarakat sekitar lokasiudpertambangan serta penyelesaiaan terhadap masyarakat bila tidak adanyaudperlindungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kegiatanudpertambangan pasirudMetode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahudmetode pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian difokuskan untukudmengkaji penerapan kaidah-kaidah atau normah-norma dalam hokumudpositif. Analisis data dilakukan dengan cara Yuridis-Kualitatif dalam artiudmelakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan padaudtinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yangudada.udHasil penelitian menunjukan bahwa kerusakan lingkungan sebagaiudakibat kegiatan pertambangan pasir di Desa Cimareme perlindungan yanguddiberikan oleh perusahaan adalah ganti kerugian kepada masyarakat danuddampak akibat perusahaan pertambangan adalah adanya pencemaranududara, kebisingan karena kegiatan pekerja dan rusaknya jalan utama DesaudCimareme serta penyelesaian terhadap sengketa ini adalah melalui duaudcara yaitu diluar pengadilan dan melalui ranah pengadilan. Bahwaudkegiatan pertambangan pasir tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganudyang berlaku seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,udUndang-Undang No.4 Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Garut No. 15udtentang Tambang. Hal tersebut terjadi karena ketidak tegasan pemerintahuddalam hal pendirian kegiatan pertambangan dan dalam pengawasan,udakibatnya masyarakat yang menjadi korban mereka harus relaudlingkungannya tercemar.udKata Kunci: Lingkungan Hidup, Pertambangan, Pencemaran